Sambutan positif itu disampaikan Kapolres melalui Kabag Mitranya, Iptu. Japari Artata, menyusul keinginan pemerintah daerah yang terungkap dalam pertemuan antara pemerintah dengan tenaga medis dan diokter se Kabupaten Teluk Wondama, belum lama ini di Pendopo Bupati.

Saat itu, Sekda A.R. Makatita memberi apresiasi positif atas usul perawat puskesmas agar pemda membentuk satpam di tempat mereka bekerja.

Puskesmas Kota Wasior merupakan satu-satunya puskesmas yang relatif maju dibanding lainnya yang ada di Wondama. Selain keberadaannya tepat di pusat kota, puskesmas ini untuk sementara menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Teluk Wondama. Hal ini mengingat Rumah Sakit Umum masih dalam proses pembangunan.

Di Puskesmas Wasior juga dilengkapi ruang rawat inap. Sehingga wajar bila fasilitas publik yang sangat vital ini perlu mendapatkan pengamanan.

“Kita tak bisa menduga-duga, kalo suatu saat di puskesmas ini ada gangguan keamanan. Misalnya orang mabuk, pencurian dan sebagainya. Atau andai ada orang gila yang masuk mengancam situasi keamanan pasien yang menginap di puskesmas. Untuk itu sudah perlu membentuk satpam,” ujar sekda, dalam pertemuan tersebut.

Hal senada disampaikan Artata, kepada wartawan belum lama ini. Satpam, kata dia, memang mutlak ada pada setiap instansi atau sarana vital. “Satpam memang bekerja secara terbatas dalam menjalankan fungsi security. Meski demikian tugas satpam sangat membantu kepolisian dalam mengamankan fasilitas publik,” terangnya.

Artata menambahkan, secara prosedural pembentukan satpam tergantung kebutuhan dan keinginan instansi tertentu. Sementara pihak keamanan dalam hal ini kepolisian hanya memberikan sebatas pembinaan dan pengawasan.(che)      

 Wasior – Potensi pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama begitu menjanjikan, namun ini belum dikembangkan secara maksimal dan belum dipromosikan secara luas.

Sebab itu, Pemda Teluk Wondama melalui DAK Lingkungan Hidup APBD 2008 rencananya akan membangun perangkat informasi berbasis internet. Perangkat ini bertujuan untuk menunjang promosi wisata daerah, khususnya ke luar negeri.

“Dengan menggunakan fasilitas ini diharapkan pemda bisa memberi informasi secara tepat dan cepat kepada masyarakat luas soal potensi pariwisata di daerah ini,” jelas Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Teluk Wondama, Hendrik Mokiri, S.St Par, kepada Cahaya Papua di kediamannya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Teluk Wondama, Drs. S.O. Marani, MSi, kepada wartawan belum lama ini.

Dijelaskannya, melalui perangkat teknologi informasi dunia maya tersebut, beberapa titik potensi tujuan pariwisata andalan akan dipromosikan. Misalnya di Soabey, Iseneboy dan Pulau Nusorowi di Pulai Rumberpon.

Ketiga tempat di atas menyimpan pesona dan keindahan wisata bahari. Seperti di Soabey dan Kepulauan Auri yang memiliki pantai yang indah.

Selain itu di Iseneboy, pengunjung akan disuguhi pemandangan eksotis dari perilaku penyu. Di Pulau Uruk juga menyimpan misteri dan keindahan goa dasar laut, serta hamparan pasir putih di pulau Nusrowi.

“Semua ini akan membawa nilai tambah bagi daerah dan masyarakat, jika dikembangkan dan dipromosikan dengan baik,” tandas Marani.(che)           

Ketua LASQI Teluk Wondama, Faraida. S.Ag mengakui, dirinya tak menduga kalau group qasidah LASQI Wondama, bisa meraih prestasi tersebut. Apalagi jika kaset dan CD itu kini berhasil merambah industri musik. “Dari informasi yang saya terima dari produser, ternyata penjualan  kaset album perdana ini sudah mencapai 5000 kopi di seluruh Indonesia,” sebut Faraida bangga saat album yang terdiri 10 lagu tersebut.

Sementara album dalam kepingan CD yang saat ini juga mulai beredar, kata Faraida, menampilkan klip bernuansa kedaerahan. “Syutingnya klip sudah dilakukan beberapa bulan lalu,” jelas kepada wartawan, dikediamanannya belum lama ini.

Awal dari torehan prestasi ini ketika LASQI Teluk Wondama mewakili Papua Barat dalam lomba qasidah tingkat nasional beberapa waktu lalu di Ambon.

Usai mengikuti lomba mereka diundang secara resmi oleh pihak studio untuk menjajal dapur rekaman di Jakarta. Dalam album ini Faraida turut mendendangkan lagu bersama anak-anak binaan LASQI Teluk Wondama yang masih berusia belia. Turut menghiasi album tersebut Wa Ode Nurmin dan Ilmi Miselan.

Meski LASQI Teluk Wondama masih berumur setahun, terhitung sejak 14 Maret 2007, namun Faraida, optimis perkembangan seni qasidah di daerah ini akan semakin menunjukkan eksistensinya di masa yang akan datang.

Bahkan saat ini mereka sedang mempersiapkan album keduanya. “Nantinya album ini akan lebih diwarnai nuansa lokal, baik konsep maupun video klipnya,” ujar Faraida.

Mengakhiri pembicaraannya, Faraida mengucapkan terima kasih kepada Pemda Teluk Wondama, terutama bupati yang selama ini memberikan apresiasi positif kepada pengurus LASQI, sejak awal berdirinya sampai saat mereka mengikuti perlombaan hingga tingkat nasional.(che)

Harapan Bupati tersebut disampaikan pada saat menyerahkan bantuan puluhan unit kendaraan dinas kepada pengawas sekolah, kepala sekolah serta 500 lembar kasur kepada para guru yang bertugas di pedalaman Kaimana.

Di hadapan para penerima bantuan di Lobi Kantor Dinas PKP Kaimana, Bupati mengaku cemas dan risau dengan standar kelulusan 5,25 dikaitkan dengan kesiapan peserta UAN dan UASBN menghadapi ujian nanti. Apalagi kesiapan anak-anak Sekolah Dasar yang berada di sekolah-sekolah pedalaman.

“Saya cukup cemas dengan kemampuan anak-anak peserta UAN dan UASBN dalam meraih standar kelulusan nanti. Apalagi anak-anak SD yang di kampung-kampung. Seperti apa persiapan mereka saat ini, apakah porsi kelulusan tahun ini bisa lebih tinggi atau malah sebaliknya. Kalau di Kota tidak menjadi masalah karena mudah dikontrol,” ujar Bupati dengan nada prihatin.

Rasa kwatir orang nomor satu di Kabupaten Kaimana ini lebih banyak disebabkan, banyak guru yang mengajar di pedalaman sering meninggalkan tempat tugas. Bahkan banyak guru yang tinggal di kota hingga berbulan-bulan lamanya. Kondisi ini justru akan menjadi pemicu rendahnya kwalitas pendidikan di Kabupaten Kaimana.

“Guru harus bisa menjadi teladan bagi sesama guru, bagi anak didik maupun menjadi teladan ditengah kehidupan bermasyarakat. Nilai disiplin dan kepatutan melaksanakan tugas bagi guru di kampung itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan guru di Kota. Karena di kampung, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Coba itu ditunjukan sehingga menjadi contoh bagi guru lain,” ajak Bupati. (sai)

Demikian pengakuan Kasubag TU Pol PP, JL saat dikonfirmasi Cahaya Papua di Bandara Utarum kemarin. Menurut  Jimmy, pemalsuan tandatangan Bendahara dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebut dilakukan karena terdesak batas waktu tutup buku tahun 2007.

“Saya memang lakukan itu, karena pada saat mendekati tutup buku tahun 2007, Bendahara tidak berada di tempat. Karena kalau sampai terlambat berarti semua dana kembali ke kas daerah. Kalau itu tidak dilakukan, bagaimana kami membayar hutang pengadaan pakaian Satpol PP dan biaya operasional lainnya yang sudah digunakan,” ujar Jimmy.

Diakui pula, jumlah SPP yang tandatangan bendahara dipalsukan sebanyak enam lembar. Dua diantaranya untuk pembayaran pengadaan pakaian dinas Pol PP dan empat SPP untuk operasional. Namun proses pencairan dana pada pihak Bank tetap dilakukan oleh Bendahara.

“Saya hanya palsukan tandatangan pada SPP untuk menyelamatkan anggaran Pol PP, agar jangan sampai kembali ke Kas Daerah. Sedangkan pencairan dana di Bank tetap dilakukan oleh Bendahara karena dia yang lebih berwewenang,” jelas Jimmy.

Disinggung tentang pakaian seragam Pol PP yang dikeluhkan para anggota Pol PP karena kwalitas kain yang rendah, Jimmy dengan tegas mengatakan pengadaan pakaian itu sudah melalui prosedur yang tepat. Sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi.

Sebelumnya kepada Cahaya Papua edisi 15 Maret, Bendahara Nanay mengakui, pihaknya hanya dua kali melakukan pencairan dana yakni sebesar Rp. 118.506.250.000.- pada bulan Juni 2007 untuk pembayaran pakaian dinas Satpol PP kepada CV. Sederhana dan Rp. 135 Juta pada Bulan Januari 2008.

 Sedangkan pada tanggal 26 November dikeluarkan lagi lima SPP dengan jumlah masing-masing, Rp. 183.925.000.-, Rp. 5.000.000.-, Rp. 9.275.000.-, Rp. 10.000.000.- dan Rp. 144.000.000.-. Menurut nanay, penandatanganan SPP dan pencairan dana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihaknya selaku bendahara pembayaran. (sai)

            Kegiatan Diklat yang diikuti oleh 96 peserta ini difasilitasi Dinas PKP Kabupaten Kaimana kerjasama dengan Lembaga Pengujian Mutu Pendidikan Provinsi Papua dan dibuka secara resmi oleh Kabag TU Dinas PKP, Wahab Pical, S.Pd mewakili Kepala Dinas PKP, Drs. Moh. Saleh Inan.

Hadir mengikuti Diklat sehari yang berlangsung di Kaimana Beach Hotel ini adalah para kepala sekolah dan pengawas sekolah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Kabid Dikdasmen PKP, Silas Djarfi, S.Pd yang dikonfirmasi Cahaya Papua terkait Diklat tersebut menjelaskan, selain Diklat akan digelar pula penyusunan kisi-kisi soal untuk Ujian Akhir Sekolah (UAS, red) tingkat sekolah dasar khusus mata pelajaran diluar UASBN oleh kelompok MGMP.

“Kegiatan Diklat hanya berlangsung sehari, sedangkan penyusunan kisi-kisi soal akan berlangsung hingga besok (hari ini, red). Kami berharap dengan Diklat tersebut kompetensi guru   bisa lebih ditingkatkan sehingga lebih profesional dalam melaksanakan tugas,” ujar Mantan Kepala Sekolah SMP Negeri II ini.

Dijelaskan pula, selain Diklat Kompetensi bagi para pengawas dan kepala sekolah, pekan ini akan digelar pula Diklat KTSP bagi guru SMK Negeri Kelautan Kaimana dan pelatihan Managemen Berbasis Sekolah untuk semua kepala sekolah dari tingkat SD hingga SMU/SMK. (sai)   

            Kini EK bahkan telah bergabung bersama sepuluh tahanan lainnya. Termasuk menjalani dua kali pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Sesuai pantauan CP, siang kemarin, saat diperiksa untuk kedua kalinya EK didampingi Yanti Gasperz SH, salah satu staf LP3BH.

            Menurut Kapolres AKBP Jacobus Marjuki, penyidikan tetap dilakukan pihaknya dengan terus mengembangkan kasus ini. Ia memaparkan kesebelas tahanan itu tetap menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan.

            “Berkas kita sedang siapkan, untuk dilimpahkan. Prinsip tetap dijalankan, menegakan hukum dengan menjalankan peraturan,” jelas Marjuki kepada Cahaya Papua, Selasa (25/3) di ruang kerjanya.

            Saat memeriksa, anggotanya akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Sehingga untuk memperkuat bukti saat melakukan pemeriksaan, pihaknya akan merekam setiap kali ada pemeriksaan semua tersangka. “Kalo ada komplain dari keluarganya, kami punya bukti,” katanya. Soal ancaman pasal yang akan dikenakan, mantan Kapolres Puncak Jaya ini menyebut pasal 106 dan 110 yang semuanya soal makar.

Sesuai pertemuan beberapa waktu lalu dengan enam orang Jaksa, berkas yang ada akan secepatnya dilengkapi agar nantinya siap dilimpahkan guna proses hukum lebih lanjut.

             Marjuki juga menyatakan tidak menutup kemungkinan jika nantinya ada tersangka lainnya setelah sebelas tahanan ini dilimpahkan ke Kejaksaan. Sebab pihaknya tetap mengembangkan kasus ini, meskipun para tersangka telah dilimpahkan.(bsr)

Tapi itu hanya untuk Jakarta dan sekitarnya. Di daerah minyak tanah bersubsidi akan tetap disalurkan. Yang menarik karena sebagian masyarakat di daerah ini salah menafsirkan kebijakan tersebut. Ada yang menganggap kebijakan itu juga akan diterapkan di daerah ini.

Dampaknya, aksi main borong pun kemudian merebak. Bahkan menurut anggota DPRD Manokwari Jefri E. Loman, ia mendapat informasi dari warga ada pangkalan yang mulai nakal. Mereka menaikkan harga dan menimbun minyak tanah bersubsidi.

Kepada Cahaya Papua kemarin, kader PDS Manokwari ini menyarankan pemerintah daerah melalui instansi terkait segera mengambil langkah preventif. Tujuannya, agar warga dan pangkalan tidak menimbun MT bersubsidi sejak dini.

Soalnya jika terus dilakukan, dampaknya akan besar dan sangat luas. Alokasi minyak tanah bersubsidi untuk Manokwari yang memang sudah sangat terbatas, tak akan sampai seluruhnya ke tangan masyarakat.

“Contoh warga yang tinggal di Oransbari. Mereka itu satu bulan cuma dialokasikan 5000 liter di 4 pangkalan. Sementara satu KK cuma dapat jatah 4 liter/sebulan,” ungkap Loman.

Tak heran, Loman kembali mendesak pemda segera menarik alokasi minyak tanah subsidi yang masih diberikan ke Kabupaten Teluk Wondama. “Jatah manokwari buat Wondama, kalau tidak salah ada 35 KL. Jika ditarik kembali ke sini, saya kira tambahan itu, akan mencukupi kebutuhan masyarakat Manokwari,” usulnya.

Anggota Komisi B DPRD Manokwari, Jeffry E. Loman meminta agar masyarakat Manokwari khususnya dan Papua Barat umumnya, tidak resah dan bingung. Sebab kebijakan pemerintah pusat meluncurkan minyak tanah non subsidi seharga 43 ribu rupiah/5 liter itu hanya akan berlaku di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Pemerintah keluarkan kebijakan ini untuk menarik MT subsidi. Karena sebelumnya sudah dilakukan konversi MT ke gas. Makanya bila masyarakat disana masih ada yang masih menggunakan MT, konsekuensinya harganya akan mahal,” terang Loman di kediamannya.(aef)   

            Hal itu ditegaskan gubernur saat memimpin apel pagi, Selasa (25/3) kemarin di halaman kantor gubernur. Selain jabatan tersebut, juga akan dilakukan pengisian terhadap beberapa kepala bagian dan kepala bidang yang masih kosong. Salah satu biro yang ia sebut adalah keuangan. Di biro ini akan ada pengisian dua kepala bagian. Hanya saja gubernur dalam kesempatan itu tak menjelaskan secara rinci siapa saja yang akan diganti dan digeser.

Selain itu, gubernur juga mengingatkan agar para bendaharawan lebih meningkatkan koordinasi serta terus mempelajari penerapan Permendagri 13/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

            Sementara itu, Sekda G.C. Auparay yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Papua Barat menegaskan dirinya juga siap melaksanakan perintah pimpinannya (gubernur). Termasuk memberikan pertimbangan sejumlah nama calon sebagaimana yang diinginkan gubernur. Caranya ia akan memasukan dua sampai tiga nama.

“Setiap jabatan, akan kita masukan dua sampai tiga orang ke gubernur. Keputusannya beliau yang tentukan,” katanya kepada wartawan, usai apel pagi.

Ia menyebut para calon yang akan menduduki sejumlah posisi ini akan diambil dari pejabat senior di kabupaten/kota di wilayah Papua Barat. Bukan dari pejabat dari luar (daerah ataupun pusat). Langkah ini menurut Auparay sebagai bentuk pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di wilayah Papua Barat.

Soal reshuffle dan pengisian jabatan yang masih kosong, jauh sebelumnya sebenarnya disoroti Ketua DPRD Jimmy D. Ijie serta IJCC, yang terus mendesak agar segera dilakukannya pengisian serta penggantian jabatan yang masih kosong. Termasuk jabatan rangkap.

Dari catatan Cahaya Papua, hingga saat ini jabatan yang masih kosong misalnya asisten I, serta jabatan yang masih dirangkap adalah Kepala BP3D Papua Barat serta jabatan Kadisnakertrans yang juga masih memegang dua jabatan.(drh)